Oleh: F. Teguh Satria KOMPAS.com - Stopnya kucuran kredit perumahan bersubsidi melalui skema bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi topik paling hangat di berbagai media nasional dan daerah dua bulan belakangan ini. Padahal, kisruh yang terjadi ini bisa dihindari jika Pemerintah memiliki roadmap (peta jalan) yang jelas tentang cara memenuhi salah satu hak azasi manusia seperti diamanatkan oleh UUD 1945 (amandemen) pasal 28 H ayat I. Isinya jelas mengatakan, \"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan\". Tetapi, sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, backlog (kekurangan) perumahan bukannya makin mengecil, justru semakin bertambah. Data Biro Pusat Statistik (BPS) pada 2009 lalu menyebutkan, angka backlog sudah mencapai lebih dari 8 juta unit. Jumlah itu jelas akan terus bertambah akibat pertambahan keluarga baru dan adanya rumah yang rusak sehingga...Baca Selengkapnya

---

Ikuti perkembangan terbaru PriceArea.com melalui: Facebook | Twitter

PriceArea.com adalah mesin pencari belanja untuk membantu Anda menemukan penawaran barang dan harga dengan mudah, cepat dan akurat.